Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.Komitmen MS Blangpidie Dalam Melawan Aksi Korupsi
Blangpidie – 5 Maret 2021, tepat pukul 14.00 WIB bertempat di Ruang Media Center Mahkamah Syar’iyah Blangpidie, seluruh anggota Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Mahkamah Syar’iyah Blangpidie mengikuti rapat virtual dengan Tim Pendamping ZI dari Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Dengan mengikuti kegiatan ini, terlihat keseriusan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie untuk mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokraksi Bersih Melayani) yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Ini juga menunjukkan keseriusan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie dalam melawan aksi tindak pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Pembicara dari Tim Pendamping ZI Mahkamah Syar’iyah Aceh berpesan bahwa informasi-informasi penting terkait ZI harus dimasukkan ke dalam website dan media-media sosial lainnya seperti instagram dan facebook satker, dikarenakan biasanya tim penilai melakukan assessment lebih utama melalui website dan media-media sosial tersebut. Dan juga perbaharui dokumen setiap bulan bukan dalam periode tahunan seperti SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), analisis pegawai & jabatan, dan lain sebagainya, khususnya di Area III pada laporan ZI. (Tim Publikasi MS Blangpidie)