Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.MS Blangpidie Menangi Badilag Award 2021 kategori Akreditasi Penjaminan Mutu dengan nilai A (Excellent)
.
Blangpidie – 3 Maret 2021. Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin, itu kata yang terucap dari mulut Ketua MS Blangpidie, Amrin Salim S.Ag, M.A. beserta seluruh keluarga besar MS Blangpidie ketika mendengarkan pengumuman pemenang Badilag Awards tahun 2021 yang diselenggarakan pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) pada tanggal 2-3 Maret 2021 kemarin.
Mahkamah Syar’iyah Blangpidie memenangi salah satu kategori pada penghargaan Badilag Awards, yaitu kategori Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dengan nilai A (Excellent).
Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu (TPM) untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan. Kegiatan akreditasi tersebut merupakan pengembangan dari kegiatan sertifikasi ISO yang dilakukan oleh pengadilan untuk mencapai optimalisasi, efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan kegiatan di lingkungan peradilan.
Amrin salim, S.Ag, M.A mengatakan bahwa, dengan sertifikasi ini, ini menandakan bahwa pelayanan yang MS Blangpidie berikan kepada masyarakat sudah dinilai sangat baik. Hal ini sesuai dengan visi dan misi MS Blangpidie, khususnya poin ke-2 dan ke-4, yaitu untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
Semoga dengan didapatkannya penghargaan dan sertifikasi ini, dapat mendorong lagi aparatur-aparatur MS Blangpidie dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Milestone kita berikutnya adalah mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), semoga atas seizin Allah yang Maha Kuasa kita dapat mendapatkan predikat itu tahun ini. Amin ya rabbal alamin. (Tim Publikasi MS Blangpidie).