- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Layanan Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Agenda Pimpinan
18:Feb
Peresmian UPTD BBU Padi oleh Bupati ABDYA16:Feb
Focus Group Discussion (FGD) di BPS ABDYA11:Feb
Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja PEMKAB ABDYA03:Feb
Peresmian Jembatan Krueng Teukuh dan Penyerahan Sertifikat Bibit Varietas Super Unggul Nasional Jengkol ABDYA28:Jan
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Waka PN Blangpidie
Agenda Satker
05:Mar
Pendampingan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Tim Pendamping Mahkamah Syar'iyah Aceh05:Mar
DDTK atau Sosialisasi Aplikasi SIPA dan SIGUPAI oleh Tim IT Mahkamah Syar'iyah Blangpidie