Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris MS Blangpidie Mengikuti Rapat Koordinasi Tahun 2021 Ditjen Badilag MA RI
Blangpidie - Selasa 2 Maret 2021. Berdasarkan undangan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang rapat Koordinasi Peradilan Agama tahun 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 2-3 Maret 2021. Ketua, Wakil Ketua, Panitera, dan Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Blangpidie mengikuti Rapat Koordinasi dengan antusias. Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh semua Mahkamah Syar’iyah, Pengadilan Agama, serta Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia.
Rapat Koordinasi Peradilan Agama 2021 mengangkat tema “Membangun Peradilan Agama Modern Berkelanjutan Menuju Birokrasi Berkelas Dunia”. Terdapat 5 narasumber sebagai pembicara pada Rakor kali ini, yaitu Askolani, S.E., M.M. (Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI), Prof. Adjung Datuk Setya Dr. H. Mohd. Naim Mokhtar (Ketua Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia), Judith Ryan (Hakim Divisi Banding FCoA Sydney Australia), Syeikh Dr. Abdur Rahman At Thamimi (Universitas Islam Muhammad Bin Sa’ud), dan Leisha Lister (Senior Advissor AIPJ 2).
6 aplikasi mutakhir telah diluncurkan dalam penyelenggaraan Rakor ini:
- Pusat Data Perkara, sebagai media informasi penyajian data-data perkara peradilan agama dalam bentuk statistik dan grafis.
- Portal ekonomi Syariah, sebagai media informasi terkait penanganan dan regulasi perkara ekonomi syariah.
- PTSP Online Pengadilan Tingkat Banding, digunakan untuk memudahkan akses masyarakat dalam memperoleh informasi prosedur dan layanan di pengadilan agama.
- Aplikasi Penilaian APM, digunakan untuk memantau dan mengukur konsistensi penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan peradilan agama.
- Laporan Elektronik (E-Laporan), untuk proses pelaporan antar instansi pusat dan daerah untuk menambah efisiensi dalam proses pelaporan.
- Aplikasi Virtualisasi Surat Izin Online (Vision+), digunakan untuk memperpendek jalur birokrasi dalam proses perizinan bagi aparatur di lingkungan peradilan agama
Mahkamah Syar’iyah Blangpidie menyambut dengan antusias peluncuran aplikasi ini yang nantinya akan memudahkan para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara. (Tim Publikasi MS Blangpidie).