

Kamis, 8 Oktober 2026 — Mahkamah Syar’iyah Blangpidie mengikuti kegiatan Koordinasi terkait rencana pembangunan Rumah Tapak/Rumah Susun Negara Tahun Anggaran 2027 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom bersama Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti oleh satuan kerja yang telah memperoleh persetujuan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) T.A. 2027 untuk pembangunan Rumah Tapak/Rumah Susun Negara Tahun Anggaran 2027. Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Blangpidie, Sukma, S.H.I., M.H., Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Teuku Murthada, S.E., M.M., serta Staf Sarana dan Prasarana, Arif Gana, S.T.
Koordinasi ini menjadi wadah untuk memperoleh arahan dan melakukan penyamaan pemahaman terkait persiapan pembangunan, baik dari aspek administrasi maupun tahapan pelaksanaannya, sehingga proses pembangunan dapat dipersiapkan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pembangunan Rumah Tapak/Rumah Susun Negara tersebut diperuntukkan sebagai fasilitas tempat tinggal bagi Hakim dan aparatur Mahkamah Syar’iyah Blangpidie dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan. Melalui koordinasi bersama Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung, Mahkamah Syar’iyah Blangpidie memperoleh pendampingan terkait berbagai hal yang perlu dipersiapkan dalam proses pembangunan. Ketersediaan fasilitas tempat tinggal yang memadai bagi Hakim dan aparatur diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas secara optimal, yang pada akhirnya turut menunjang peningkatan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat. Persiapan dan koordinasi yang dilakukan sejak awal, pembangunan Rumah Tapak/Rumah Susun Negara diharapkan dapat terlaksana secara efektif, tertib, dan sesuai ketentuan sebagai bagian dari upaya memperkuat sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie.
#msaceh #ditjenbadilag
