logo baru 1

Selamat Datang

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di website resmi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Website ini dibuat sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Selamat Datang

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

STOP PUNGLI

STOP PUNGLI

Pencanangan Zona Integritas

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Pencanangan Zona Integritas

JADWAL SIDANG

jdihPengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFORMASI PERKARA

elearningMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

DIREKTORI PUTUSAN

web monitorPublikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

SYARAT BERPERKARA

majalahEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

GALERI MS BLANGPIDIE

galeri peradilanFoto Kegiatan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.

Atribut Width dan Height di Tag Marquee Hati-Hati Dengan Penipuan/Oknum Yang Mengatasnamakan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan Terima Kasih Anda Tidak Memberikan Apapun dalam Bentuk Apapun Kepada Kami (STOP PUNGLI)

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA SEWA RUMAH DINAS DAN TRANSPORTASI BAGI HAKIM DAN HAKIM AD HOC TA 2020

PETUNJUK  PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA SEWA RUMAH   DINAS  DAN TRANSPORTASI   BAGI HAKIM DAN HAKIM AD HOC TA 2020

Jakarta – Humas MA: Menindaklanjuti surat  Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1645/SEK/KU.Ol/ 11/2019  tanggal  26  November  2019  perihal  Petunjuk  dan Langkah• Langkah  Pelaksanaan  DIPA  Tahun  2020 dan   Surat  Keputusan  Sekretaris  Mahkamah Agung  nomor   1068/SEK/SK/XII/2019   tentang  standar  biaya  sewa rumah  dinas  dan transportasi  bagi Hakim  dan Hakim Ad  Hoc  di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan  yang   berada   dibawahnya   TA   2020,   dengan   ini    disampaikan   petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban  Biaya Sewa Rumah  Dinas dan  Transportasi bagi Hakim dan Hakim Ad Hoc Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Biaya Sewa Rumah Dinas Hakim dan  Hakim Ad Hoc

  1. Jenis rumah dinas yang disewa dapat berupa rumah/apartemen/rumah kontrakan/rumah kos, wisma danjenis rumah lainnya yang disewakan;
  2. Lokasi sewa rumah dinas berada pada wilayah penugasan dan sekitarnya;
  3. Pembayaran biaya  sewa rumah dinas dapat dilakukan setiap bulan atau setiap 3 (tiga)   bulan     dan  tidak  boleh melewati tahun   anggaran  dengan  mekanisme pembayaran GU atau LS pihak ketiga;
  4. Dokumen  pertanggungjawaban  biaya sewa rumah  dinas  antara  lain:  kwitansi pembayaran,  fotokopi KTP  pemilik rumah,  foto  rumah  yang disewa,  SK  Hakim yang bersangkutan  dan  dokumen kepemilikan yang berupa  fotocopi  sertifikat rumah/ Akta   Jual  Beli/Surat   Keterangan   dari   Kepala   RT   setempat   ataupun dokumen lain yang membuktikan kepemilikan rumah tersebut;
  5. Pajak yang dikenakan pada sewa rumah tersebut adalah PPh final pasal 4  ayat 2 atas  persewaan tanah  dan/atau  bangunan,   menggunakan  NPWP   Bendahara Pengeluaran  dengan kode akun pajak   411128, jenis  setoran 403, tarif 10%;
  6. Alokasi  anggaran biaya sewa rumah dinas apabila  ada kelebihan dari kebutuhan riil  maka kelebihan tersebut   tidak boleh direvisi karena akan  ditarik oleh pusat dan  bagi   satker  yang  merevisi akan  dikenakan  sanksi  berupa  punishment anggaran;
  7. Apabila ada kekurangan alokasi anggaran biaya sewa rumah dinas Hakim segera mengusulkan anggaran kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq. Kepala Biro Keuangan  Mahkamah Agung;
  8. Sewa rumah  dinas untuk  Hakim secara bersamaan  diperbolehkan lebih  dari satu orang Hakim, dengan catatan biaya sewanya tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan;
  9. Hakim  dapat  mengusulkan  rumah   dinas  yang  akan  disewa  kepada  Kuasa Pengguna Anggaran dengan mernperhatikan ketentuan yang ada;

Biaya Transportasi Hakim dan  Hakim Ad Hoc

  1. Pemberian biaya transportasi  tersebut tidak dapat diberikan kepada Hakim yang mendapatkan   Penunjukan    sebagai   Pemegang   Kendaraan    Dinas   dan   yang mendapatkan  fasilitas  kendaraan  antar  jemput  yang  semua  biaya operasional ditanggung oleh DIPA satuan kerja;
  2. Pengajuan    biaya   transportasi   Hakim   oleh   satuan   kerja   kepada   Sekretaris Mahkamah   Agung   melalui   aplikasi   komdanas    dengan   dokumen pertanggungjawaban  sebagai berikut:
  1. Rekapitulasi   absen   yang  ditandatangani    oleh    Penanggungjawab   absensi, Sekretaris dan diketahui oleh Ketua/Kepala Pengadilan;
  2. Tanda    Terima   Biaya   Transportasi    yang   ditandatangani    Hakim   yang bersangkutan,   Bendahara,   Kuasa  Pengguna  Anggaran  dan  diketahui   oleh Ketua/ Kepala Pengadilan;
  3. Kwitansi   Pembayaran    Biaya   Transportasi   yang   ditanda    tangani   oleh Bendahara,  Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua/Kepala Pengadilan;
  4. Surat   Pernyataan  Pertanggungjawaban   Mutlak   Kuasa   Pengguna  Anggaran satker (bermaterai Rp.6.000);
  5. Daftar  Hakim Pemegang Kendaraan  Dinas / Fasilitas kendaraan antar jernput yang       semua    biaya   operasional    ditanggung    oleh   satuan   kerja    dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan;
  6. Pengajuan  biaya transportasi  pada aplikasi komdanas diajukan  paling lambat hari kerja  bulan berikutnya,  apabila  lewat dari ketentuan  tersebut maka susulan/kekurangan pengajuannya akan dilakukan pada bulan berikutnya;
  7. Dokumen  pengajuan  biaya transportasi  Hakim   agar disimpan pada  satuan kerja   masing-rnasing untuk   keperluan   pemeriksaan,   sedangkan   Tingkat Banding  dan  Tingkat Pusat  menyimpan file   softcopy  yang tersimpan  pada aplikasi komdanas;
  8. Surat Pernyataan Kuasa  Pengguna Anggaran bahwa dokumen yang diupload pada Aplikasi Komdanas  sama dengan yang disimpan pada satuan kerja;
  9. Pengelola  Keuangan  pada  satuan  kerja   agar lebih  teliti dan  cermat  dalam
  10. memeriksa  berkas  biaya transportasi  sesuai  hak-hak  Hakim  sehingga  tidak terjadi kekurangan atau kelebihan pembayaran yang berdampak pada temuan pemeriksaan internal maupun eksternal.

Untuk Informasi selengkapnya, silakan klik tautan di bawah ini (Humas)



 Dokumen

 

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Kabupaten Aceh Barat Daya

Email :

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Website : www.ms-blangpidie.go.id

Telpon : (0659) 9496133

 

Tautan Aplikasi

Info Perkara

Peradilan Agama 2018 Tim IT Mahkamah Syar'iyah Blangpidie