logo baru 1

Selamat Datang

Anda Memasuki Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Anda Memasuki Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Selamat Datang

Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang di website resmi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Website ini dibuat sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada pihak internal maupun eksternal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
Selamat Datang

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

STOP PUNGLI

STOP PUNGLI

Pencanangan Zona Integritas

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
Pencanangan Zona Integritas

JADWAL SIDANG

jdihPengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak berperkara.

INFORMASI PERKARA

elearningMelalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

DIREKTORI PUTUSAN

web monitorPublikasi putusan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan layanan kepada masyarakat dalam mengakses putusan.

SYARAT BERPERKARA

majalahEstimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

GALERI MS BLANGPIDIE

galeri peradilanFoto Kegiatan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie.

GUGATAN MANDIRI

gugatanAplikasi Gugatan/Permohonan Mandiri.

Atribut Width dan Height di Tag Marquee Hati-Hati Dengan Penipuan/Oknum Yang Mengatasnamakan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan Terima Kasih Anda Tidak Memberikan Apapun dalam Bentuk Apapun Kepada Kami (STOP PUNGLI)

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2020

LANGKAH-LANGKAH  STRATEGIS PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2020

Jakarta - Humas MA: Menindaklanjuti      Surat      Keputusan      Ketua      Mahkamah      Agung     Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas  Menuju  Wilayah Bebas  dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di  Bawahnya dan Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor  142/BP/PS.00/12/2019 tanggal  16 Desember 2019 tentang Penilaian Zona  Integritas  pada Mahkamah Agung dan 4  (empat)  Lingkungan  Peradilan di  Bawahnya,  maka  perlu  dilakukan  langkah-langkah  strategis  dalam  pelaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM  sebagaimana berikut:

  1. Meningkatkan   komitmen   pimpinan  dan   komitmen  bersama,  yaitu  Pimpinan Pengadilan,   Hakim   dan   Aparatur    Sipil    Negara   harus   terlibat   aktif  dalam pelaksanaan  Zona Integritas  Menuju  WBK/WBBM   serta   menularkan semangat dan  visi yang sama  sehingga terj adi  perubahan secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja,  pola pikir (mind set)  serta budaya kerja (culture set);
  2. Peningkatan  kinerja  pelayanan,  aparatur  peradilan harus  bersemangat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat  pencari keadilan dan meningkatkan   hospitality  (senyum,   sapa,   salam)   dalam  upaya   meningkatkan pelayanan publik;
  3. Menciptakan   program/kegiatan/inovasi   yang  menyentuh  masyarakat,  yaitu program-program/kegiatan/inovasi       yang  membuat   masyarakat   lebih    dekat dengan lembaga peradilan sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pengadilan benar-benar hadir untuk masyarakat;
  4. Monitoring  dan   Evaluasi, pelaksanaan  monitoring dan  evaluasi  secara  berkala dan berkelanjutan;
  5. Pelaksanaan manajemen media yang baik, melalui media situs resmi Pengadilan, media cetak,  media elektronik,  dan lain-lain secara berkelanjutan;
  6. Bagi  114 (seratus empat belas)  Pengadilan yang belum lolos memperoleh predikat WBK,   akan  diusulkan  secara  otomatis  dengan  mengirimkan  kembali  Penilaian Mandiri  atas  Pelaksanaan  Pembangunan  Zona  Integritas   Menuju  WBK/WBBM kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung setelah dilakukan evaluasi, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan demi keberhasilan unit-unit kerja dalam mewujudkan  peradilan  yang bersih dan bebas  dari korupsi  dalam upaya untuk meraih predikat WBK;
  7. Untuk  Pengadilan yang telah  memperoleh predikat  WBK  pada  tahun  2018 dan 2019 agar diusulkan untuk memperoleh predikat WBBM  secara berjenjang;
  8. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat  Banding mengusulkan  satuan  kerja  di  wilayah hukumnya   yang  berpotensi/layak   memperoleh  predikat   WBK/WBBM   kepada Direktur   Jenderal   Badan  Peradilan  masing-masing,   untuk  diteruskan kepada Sekretaris  Mahkarnah Agung setelah  dilakukan penilaian oleh Tim  Penilai Internal TPI)   untuk  diusulkan  kepada   Menteri   Pendayagunaan  Aparatur   Negara   dan Reformasi Birokrasi;
  9. Demi     keselarasan    langkah   dan   kebijakan    guna   memberikan   keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan  Zona Integritas Menuju WBK/WBBM  diharapkan agar mengikuti rencana aksi sesuai lampiran pada surat ini;
  10. Bagi  Pengadilan Tingkat  Banding yang membutuhkan  pendampingan/sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk satuan kerja di wilayah hukumnya  dapat  membuat  surat  permintaan  pendampingan  yang  ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.

Untuk informasi lebih lanjut  dapat menghubungi Edi  Yuniadi (081319042632) dan Tiroi  Siahaan  (0811171259) atau klik tautan di bawah ini. (Humas)



 Dokumen

 

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Layanan Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Tautan Aplikasi


SIWAS


SIPP.


SIMARI.


SIKEP


KOMDANAS


ELMARI


ECOURT.


DIREKTORI.


SAKTI.


ABS

Alamat Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Kabupaten Aceh Barat Daya

Telpon : (0659) 9496133

Email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. 

            Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Website : www.ms-blangpidie.go.id

Instagram : @msblangpidie

Facebook : @Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

 

 

Facebook Fan Page

Peta Lokasi Kantor